Location
Home > Legal Corner

Aturan Hukum Dalam Berlaku Adil Di Tempat Pekerjaan

LEGAL CORNER - Dalam praktek hubungan industrial, seringkali dijumpai keluhan terhadap adanya perlakuan yang tidak adil di tempat kerja. Perlakuan tersebut kadang muncul dari pengusaha maupun dari teman karyawan itu sendiri. Oleh karena itu UU Ketenagakerjaan mengatur terkait dengan bagaimana menerapkan perlakukan yang adil dalam hubungan industrial. UUU 1945 sebagai hukum

Mau Memperkerjakan Anak Dibawah Umur? Pahami Dulu Aturan Hukumnya

LEGAL CORNER, INDUSTRIAMAGZ - Keterlibatan anak dalam bidang ketenagakerjaan, seperti di Indonesia semakin meningkat. Suatu segi yang sangat menonjol dalam bidang kesejahteraan anak pada umumya, maupun dalam hal perlindungan anak khususnya ialah masalah anak yang bekerja dibawah usia kerja yakni usia 10-14 tahun. Dalam masyarakat Indonesia banyak anak-anak yang terpaksa bekerja

Kewajiban Hukum Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

LEGAL CORNER, INDUSTRIAMAGZ - Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja merupakan kasus yang paling dominan terjadi di tempat kerja dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi karena banyaknya kasus kecelakaan kerja yang tidak dicatat dan dilaporkan. Kasus kecelakaan kerja dan kematian akibat bekerja akan terus melonjak apabila

Tidak Boleh Sepihak, Ini Ketentuan Mutasi Berdasakan UU Ketenagakerjaan

LEGAL CORNER, INDUSTRIAMAGZ - Penempatan buruh atau pekerja pada suatu jabatan tertentu dan pada suatu lokasi kerja tertentu, merupakan salah satu isi dalam perjanjian kerja yang telah diperjanjikan sejak awal dimulainya hubungan kerja. Ketentuan tentang hal ini, dimuat dalam UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 54 ayat (1)

Memahami Proses Bipartit Dan Tripartit Berdasarkan UU Ketenagakerjaan

LEGAL CORNER, INDUSTRIAMAGZ - Menurut hukum ketenagakerjaan, Bipartit dan Tripartit sering disebut dengan perundingan Bipartit dan Perundingan Tripartit. Keduanya bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan kerja atau hubungan industrial antara pengusaha/perusahaan/pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang

Ini Aturan Tentang Upah Lembur Bagi Pekerja Yang Wajib Diketahui

LEGAL CORNER, INDUSTRIAMAGZ - Kewajiban membayar lembur telah diatur dalam Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa bagi para pengusaha yang memperkerjakan pekerja melebihi waktu kerja atau disebut kerja lembur, wajib membayar upah kerja lembur. Pengertian dari waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi

Inilah Hak-hak Buruh/Karyawan Apabila di PHK

LEGAL CORNER, INDUSTRIAMAGZ - Apabila karyawan di PHK, maka ada sejumlah ketentuan tentang jumlah uang pesangon yang diatur di dalam pasal 156 ayat 1 UU 13/2013 mengenai ketenagakerjaan. Di dalam ayat tersebut tertulis dengan jelas bahwa pengusaha diwajibkan membayar uang penghargaan atau uang pesangon kepada pekerja yang mengalami PHK. Selain pasal

Mau Dirikan Usaha Joint Venture Company, Pahami Dulu Aspek Hukumnya

INDUSTRIAMAGZ, Joint Venture adalah sebuah skema bisnis dimana dua pihak atau lebih sepakat untuk menggabungkan sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan atau target tertentu. Dalam skema Joint Venture, setiap pihak yang terlibat bertanggung jawab atas segala keuntungan, manajemen, risiko, dan biaya. Perusahaan-perusahaan yang melakukan Joint Venture memiliki tujuan berbeda-beda. Tetapi jika ditarik

Ini Yang Harus Diperhatikan Saat Membuat Kontrak Kerja Oleh Pengusaha Dan Pekerja

LEGAL CORNER, INDUSTRIAMAGZ - Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu (“PKWT”) atau untuk waktu tidak tertentu (“PKWTT). Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (“PKWT”) didasarkan atas: jangka waktu; atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Dalam melakukan

Ini Aturan Bagi Karyawan Yang Tidak Masuk Kerja Selama 5 Hari Berturut-Turut

LEGAL CORNER, INDUSTRIAMAGZ - Jika pekerja tidak masuk selama lima hari berturut-turut, perusahaan tidak diperbolehkan melakukan PHK tanpa surat peringatan atau tanpa pemanggilan terlebih dahulu sebanyak dua kali. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 168 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pekerja/buruh yang mangkir selama 5

Top