Location
Home > Jobs > Jokowi Perintahkan Aturan Izin Tenaga Kerja Asing Disederhanakan

Jokowi Perintahkan Aturan Izin Tenaga Kerja Asing Disederhanakan

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (31/1) petang. (Foto: Humas/Jay)

JAKARTA, INDUSTRIAMAGZ – Masih banyaknya keluhan soal izin tenaga kerja asing yang sekarang ini masih berbelit-belit, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan kepada seluruh menteri agar menyederhanakan semua aturan.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (31/1) sore mengatakan Presiden telah menginstruksikan kepada seluruh kementerian terkait, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Ketenagakerjaan, kementerian teknis ada di Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, KKP, ESDM, dan sebagainya dan sebagainya, untuk disederhanakan.

“Diberikan waktu 2 minggu. Kalau memang tidak diselesaikan, maka akan dibuatkan Peraturan Presiden untuk mengatur itu,” ungkap Pramono seraya menambahkan, sudah tidak zamannya lagi mempersulit investasi, sudah tidak zamannya lagi mempersulit orang yang mau masuk bekerja di Republik ini.

Tapi tentunya, lanjut Seskab, tenaga kerja asing yang diberikan ini kepada tenaga kerja asing yang mempunyai kapasitas, pengetahuan, dan juga yang dibutuhkan. Bukan tenaga kerja asing yang di lapangan, terutama level manajemen, level direksi, dan sebagainya dan sebagainya.

“Itulah yang diputuskan dalam Rapat Terbatas tadi, sehingga dengan demikian walaupun Ease of Doing Business kita membaik, pada level investment grade kita juga sudah membaik, tetapi Presiden masih merasa bahwa ini masih bisa diperbaiki, ditingkatkan,” pungkas Seskab.

Sedangkan persoalan terkait investasi dan ekspor, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan kepada seluruh menteri agar menyederhanakan semua aturan yang berkaitan dengan investasi dan ekspor.

“Masih terlalu banyak persoalan-persoalan yang ada, sehingga membuat kita tidak fleksibel dalam hal yang berkaitan dengan investasi dan ekspor,” kata Pramono Anung.

Menurut Pramono Anung, Presiden juga memerintahkan kepada Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian untuk FPA (Free Trade Agreement) dan PTA (Preferential Trade Association) agar segera diselesaikan.

“Free trade Agreement-nya segera diselesaikan terutama dengan Uni Eropa dengan Amerika, dan dengan Australia,” jelas Pramono.

 

Top