Location
Home > News > Pemerintah Bentuk Satuan Tugas Perizinan

Pemerintah Bentuk Satuan Tugas Perizinan

Darmin Nasution

JAKARTA, INDUSTRIAMAGZ – Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas (satgas) Pengawalan dan Penyelesaian Hambatan Perizinan dalam pelaksanaan berusaha. Satgas ini dibentuk untuk mengawal kebijakan ekonomi baru pemerintah tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kebijakan ekonomi ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang baru saja diterbitkan pada Kamis, 31 Agustus lalu. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah, dan terintegrasi, tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah ingin mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam peroses perizinan, serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda). “Kebijakan ini juga bertujuan menyelesaikan hambatan dalam proses pelaksanaan serta memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi (single submission),” ujarnya.

Darmin menjelaskan, Satgas bakal terdiri atas Satgas nasional dan Satgas pada kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota. Satgas Nasional bertugas mengkoordinasi satgas kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota meningkatkan pelayanan seluruh perizinan yang menjadi kewenangannya.

Nantinya Satgas Nasional akan membuat klinik penyelesaian hambatan dan pengaduan, di antaranya Klinik Tata Ruang dan Kehutanan, Klinik Pertanahan, dan Klinik Ketenagakerjaan. Satgas Nasional terdiri atas Satgas Leading Sector (utama) dan Satgas Supporting (pendukung). Satgas Leading Sector bertanggung jawab melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas perizinan usaha di sektornya. Sedangkan Satgas Supporting memberikan dukungan untuk perizinan berusaha pada leading sector. “Satgas Leading Sector maupun Satgas Supporting menyampaikan laporannya kepada Satgas Nasional. Sementara Satgas Nasional menyampaikan laporannya kepada Presiden,” ujarnya.

Darmin berharap kebijakan ekonomi ini bisa mengubah kondisi pelayanan yang belum optimal. Serta mampu mengatasi sejumlah kendala seperti perizinan yang masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi, sekuensial (berurutan), belum seluruhnya menggunakan teknologi informasi (online), serta waktu penyelesaian dan biaya perizinan yang tidak jelas.

Menurut Darmin masalah tersebut menjadi indikator kinerja realisasi investasi, yang meski tumbuh, tapi masih di bawah target yang ditetapkan. Itu terlihat dari investasi dunia ke Indonesia masih rendah yakni 1,97% dengan rata-rata per tahun (2012-2016) sebesar US$ 1.417,58 miliar. Adapun capaian target rasio investasi sebesar 32,7% (2012-2016), di bawah target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang sebesar 38,9% pada 2019. “Untuk itulah pemerintah berupaya mempercepat pelaksanaan berusaha yang tertuang dalam kebijakan ekonomi ini,” katanya.

TRIVIA | KEMENKOPEREKONOMIAN

Baca juga:
Pemerintah Prioritaskan Pembangunan Kawasan Industri di Luar Jawa

Top